BORNEOSTREET.ID - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dikritik usai ide barunya terkait penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia dengan membuat platform bernama Marketplace guru atau lokapasar tuai kontroversi.
Pencetusan gagasan marketplace guru ini diklaim Nadiem sebagai upaya dalam mengatasi masalah tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun.
Marketplace Guru adalah suatu wadah bagi para guru untuk menemukan maupun ditemukan sekolah yang butuh talenta, nantinya database guru dapat dibuka oleh sekolah mana pun yang sedang merekrut talenta melalui lokapasar yang di sediakan Kemendikbud.
Baca Juga: Inisiasi Konsorsium Riset Kopi, UGM Terima Kunjungan Tim Riset Kopi University of California
Menurut Nadiem, Marketplace guru tersebut dibuat dengan tiga latar belakang alasan, antara lain:
- Guru bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu, tapi sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat.
- Perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai kebutuhan.
- Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan sekolah.
Namun, banyak yang berpendapat Marketplace guru yang dicetuskan Nadiem tersebut tidak menyelesaikan masalah banyaknya jumlah guru honor yang bergaji ratusan ribu.
Baca Juga: Ini Komentar CEO Apple Tim Cook Tentang Vision Pro Seharga Rp 52 Juta
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menganggap marketplace guru menambah kontroversi baru yang muncul dari banyak aspek.
Mulai dari istilah nama yang digunakan yang mencerminkan guru sebagai barang dagangan hingga prosedur perekrutan guru yang tidak jelas seperti apa implementasinya.
Nama marketplace cenderung menunjukkan istilah di dunia bisnis, seakan-akan guru komoditi dan barang dagangan.
Cecep juga meminta Nadiem untuk fokus pada penyelesaian program rekrutmen 1 juta guru yang sampai hari ini masih terbengkalai dan menurutnya pembenahan rekrutmen guru dengan sistem marketplace tersebut bukan solusi yang tepat.
Marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja, hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan dan tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai platform marketplace guru bisa dikatakan merendahkan profesi guru karena program ini seakan-akan murni bisnis.
Ia menambahkan, profesi guru membutuhkan peran aktif yang tak cuma dipahami secara logika, tetapi juga harus bermakna.
